Undang undang kelautan pdf

Tentang. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

magalibrarytaky.web.app
 Model kebaya orang tua muslim

HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN. Frans E Likadja. Abstract. Berpegang kepada prinsip kebebasan di laut lepas, semua negara dapat  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. (UU Kelautan) dengan Gerakan Nasional (27 Mei. 2009),  

download full-text pdf. peranan dan kedudukan tentara nasional indonesia (tni) di dalam rancangan undang-undang keamanan 102 nasional di tinjau dari perspektif politik hukum di indonesia. Akta Perikanan 1985 - dof meminda undang-undang bertulis berhubung dengan perikanan, termasuk pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan penangkapan ikan dan perikanan kelautan dan muara, di perairan perikanan Malaysia dan dengan penyu dan penangkapan ikan di sungai dalam Malaysia; D AN … PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … 25 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dipandang perlu mengatur kembali usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan

BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan.

membentuk Undang-Undang tentang Kelautan; d. that based on Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: In this Act referred to as: 1. Laut adalah  bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi  Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan. Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, perlu diatur tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat  PDF | Berpegang kepada prinsip kebebasan di laut lepas, semua negara dapat menggunakan laut lepas untuk tujuan apa pun yang dianggap baik dan dengan   proses perencanaan tata ruang laut sebagaimana diatur dalam Pasal +3 ayat ( 21 Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2Ol4 tentang Kelautan dan sebagai  Kelautan dan Perikanan dalam suatu Qanun Provinsi Nanggroe. Aceh Darussalam;. Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan. Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara. Republik Indonesia 

15 Mar 2012 Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan 

Berdasarkan Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tan' . 23 Feb 2017 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan. Indonesia;. Mengingat. : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 27 Jan 2015 Yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut  8 Jan 2015 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang. Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan  23 Jun 2015 Konsepsi PBB tentang hukum laut di atas disikapi lamban oleh pemerintah Indonesia dalam membentuk Undang-Undang (UU) tentang kelautan. Menimbang: a. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea ( Konvensi Perserikatan. Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima baik oleh 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lt. 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta email : humas.prl@kkp.go.id PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …

UNDANG UNDANG TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP DAN … Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Download pdf Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Download pdf UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 ... Undang-Undang tentang Perikanan diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …

Yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau.

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan [JDIH BPK RI] Tentang. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, Undang Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang : Perairan Indonesia